BEKASI/Lintasindo.id ___ Aliansi Masyarakat Penggiat Lingkungan (AMPL) mengajak DPRD Kota Bekasi dalam kegiatan penanaman pohon di kaki gunung sampah TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/11/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh 12 anggota DPRD Kota Bekasi, di antaranya Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi dan Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary.
Ketua AMPL Agus Hadi Prasetyo menjelaskan, penanaman pohon ini merupakan program lanjutan dari rangkaian kegiatan AMPL sebelumnya, yakni simposium sampah Bantargebang, pemberian rapor merah pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu, serta pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Kami mencoba menginisiasi dari masyarakat. Kami mendorong pemerintah jangan hanya beretorika, langsung kerja nyata. Jangan panik meributkan rapor merah karena rapor merah untuk kita semua. Kalau tidak kita benahi bersama, mau sampai kapan pun tetap saja akan merah,” ujar Agus.
Dia mengapresiasi kedatangan DPRD Kota Bekasi yang turut menanam pohon bersama masyarakat di Bantargebang. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan kondisi nyata pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
“Kami hanya memberikan informasi kepada mereka bahwa tidak ada pengelolaan yang serius di TPST Bantargebang maupun di TPA Sumur Batu. Inilah dampak pengelolaan secara open dumping. Yang kami minta kepada pemangku kebijakan adalah melakukan investigasi atas kesalahan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary menegaskan bahwa kehadiran DPRD dalam kegiatan ini bersifat lintas fraksi dan tidak mewakili kepentingan partai tertentu.
“Kita bersama-sama, terutama DPRD Kota Bekasi, untuk melihat secara langsung sesungguhnya apa yang terjadi di Bantargebang sehingga menjadi atensi dari DPRD. Dengan demikian, arah kebijakan Pemkot Bekasi bisa bersinergi untuk menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat di Bantargebang,” kata Latu.
Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan penanaman pohon ini merupakan aksi nyata masyarakat Bantargebang yang ingin lingkungannya kembali pulih, meskipun berada di tengah kepungan gunungan sampah.
“Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Latu menjelaskan, pihaknya sebelumnya sudah memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk merealisasikan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang nantinya diharapkan dapat mengurai permasalahan sampah di TPA Sumur Batu.
“Harapannya PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) akan bisa mengurai sampah di TPA Sumur Batu. Tapi sesungguhnya tidak semudah itu. Ada dampak ekologi yang perlu juga kita selesaikan. Tidak hanya sampahnya yang berkurang, tapi dampak ekologi yang memang sudah sangat parah juga perlu kita perbaiki,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa kegiatan ini adalah momentum awal untuk memperbaiki lingkungan yang ada di Bantargebang.
“Semoga ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi khususnya, sehingga ke depannya mampu memberikan kebijakan yang signifikan untuk memperbaiki ekologi lingkungan yang ada di Bantargebang. Masyarakat di sana tidak lagi dikorbankan, tapi menjadi subjek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bekasi,” pungkas Latu.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bekasi Sarwin Edi Saputra menyatakan, pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu sudah sangat buruk dan meresahkan masyarakat.
“Jangan sampai kita mewarisi generasi anak cucu kita dengan dampak dari kedua TPA tersebut. Makanya kita menanam pohon untuk penghijauan agar udaranya lebih baik ke depannya dan bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Bantargebang,” tutup Sarwin.(Red)
Leave a Reply