Penambangan Pasir Ilegal di Karanganyar Dianggap Semakin Mengabaikan Kepentingan Publik

Banjarnegara, Lintasindo | Aktivitas penambangan pasir ilegal di Desa Karanganyar, Kabupaten Banjarnegara, kembali menjadi sorotan setelah pemerintah desa menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam operasional para pengusaha tambang. Kegiatan yang berlangsung tanpa izin itu dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengesampingkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat.

Sekretaris Desa Karanganyar, Tejo, saat ditemui pada Minggu, 30 November 2025, menyampaikan bahwa para penambang tidak pernah memberikan kontribusi resmi kepada pemerintah desa. Ia menjelaskan bahwa pungutan Rp5.000 per truk yang selama ini diterapkan hanya dialokasikan oleh pengelola tambang untuk kas RT sekitar lokasi, bukan sebagai bentuk kontribusi kepada desa yang terdampak langsung kerusakan infrastruktur.

Tejo menegaskan bahwa pemerintah desa baru mengetahui bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki izin resmi setelah dilakukan penelusuran. Ia menyebutkan bahwa kondisi ini justru merugikan desa karena jalan yang dilalui kendaraan pengangkut pasir dibangun menggunakan dana desa. Pemerintah berencana memanggil tiga penambang yang beroperasi untuk meminta penjelasan mendalam mengenai aktivitas mereka.

Dampak lingkungan menjadi perhatian utama. Menurut Tejo, penambangan telah memicu kerusakan lahan dan meningkatkan risiko bencana, terutama banjir dan longsor. Selain itu, mobilitas truk pengangkut pasir menyebabkan jalan menjadi licin saat musim hujan dan berdebu tebal saat kemarau, sehingga membahayakan pengguna jalan, termasuk pengendara motor.

Sebelumnya, salah satu pengusaha tambang berinisial F mengakui bahwa kegiatan yang dijalankannya tidak memiliki izin. Pengakuan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa praktik ilegal dilakukan secara sadar tanpa memedulikan aturan hukum maupun dampaknya bagi warga.

Informasi yang terungkap ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai ketentuan. Penindakan tegas dinilai diperlukan agar kerugian masyarakat tidak semakin meluas dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.