Purbalingga, LINTASINDO — Advokat Rasmono, S.H. bertemu dengan jajaran DPRD Kabupaten Purbalingga di kediaman Tenny Juliawaty, S.E., Ketua Partai Golkar Purbalingga, pada Senin (17/11/2025). Ketua DPRD Bambang Irawan, S.H. turut hadir dalam agenda yang kemudian berkembang menjadi forum pembahasan mendalam mengenai arah pembangunan serta evaluasi kebijakan daerah.
Pertemuan yang awalnya dijadwalkan sebagai silaturahmi berubah menjadi dialog strategis setelah berbagai persoalan publik diangkat ke meja diskusi. Ketertinggalan pembangunan di sejumlah wilayah, efektivitas pelayanan publik, serta lambannya pelaksanaan program prioritas menjadi isu yang mendapat perhatian serius.
Dalam sesi pembahasan, Rasmono menyampaikan analisisnya terkait perlunya penguatan arah kebijakan agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan konsisten. Ia menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya bagi warga di wilayah yang selama ini kurang tersentuh pemerataan pembangunan.
Rasmono menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat hanya bergantung pada laporan formal atau kegiatan simbolik. Ia menilai masyarakat membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung dan dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan layanan publik esensial.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan harus bebas dari pengaruh kepentingan golongan tertentu dan sepenuhnya diarahkan pada kepentingan masyarakat luas. Rasmono mendorong DPRD untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus memastikan transparansi penggunaan anggaran publik.
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong perubahan yang lebih cepat dan berkualitas. Fokus pada pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat kecil disebutnya sebagai bagian dari prioritas pembangunan yang harus terus dijalankan secara berkesinambungan.
Pertemuan ini membuka ruang bagi sinergi yang lebih luas antara profesi advokat dan lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan strategis daerah. Diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program dan arah pembangunan Purbalingga semakin mendesak dilakukan.
Dengan dorongan untuk memperbaiki efektivitas kebijakan, pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi percepatan pembangunan yang lebih merata, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Purbalingga.
Leave a Reply