https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, LINTASINDO — Purbalingga kembali diterpa kritik tajam setelah Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, menyoroti pola komunikasi Bupati dengan lembaga mitra kerja yang dinilai tidak berjalan semestinya. Menurutnya, selama delapan bulan masa pemerintahan berlangsung, hubungan eksekutif dengan DPRD maupun unsur Forkopimda berada pada kondisi yang jauh dari ideal dan bahkan disebut “sangat buruk”.
Ia mengingatkan bahwa relasi antarlembaga bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, hingga menjaga stabilitas daerah. Minimnya komunikasi dianggap dapat memicu salah tafsir, memperlambat pembangunan, dan mereduksi kualitas pelayanan publik. Adi menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan masukan konstruktif, bukan serangan politik, dan menekankan pentingnya respons terbuka dari pemerintah daerah agar publik mendapatkan informasi yang proporsional.
Di tengah persoalan komunikasi yang belum terselesaikan, Pemkab Purbalingga juga disorot terkait izin penggunaan sponsor rokok di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, rumah sakit, serta institusi pendidikan. Kebijakan ini dipandang bertentangan dengan regulasi pembatasan promosi produk tembakau dan dinilai mengabaikan aspek perlindungan masyarakat, terutama anak-anak.
Sejumlah kalangan menilai bahwa dua persoalan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Hambatan pembangunan kerap muncul bukan semata karena faktor anggaran, tetapi akibat kurangnya konsolidasi dan keselarasan kebijakan.
Isu ini turut menjadi pembahasan dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas yang digelar pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan tersebut membahas arah pembangunan ke depan dan pentingnya penyelarasan langkah antarpemangku kepentingan.
Sorotan dari DPRD diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah untuk membangun pola komunikasi yang lebih inklusif dan konsisten. Purbalingga, menurut berbagai pihak, membutuhkan pemerintahan yang solid agar agenda pembangunan dapat berjalan efektif dan selaras dengan kepentingan masyarakat.
Leave a Reply